The Information Site

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) belum memutuskan konsep Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tepat saat ini. Pasalnya konsep yang ditawarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum jelas.

"Kami selalu membahas masalah tersebut dengan Bapepam-LK dan DPR. Memang pelajaran dari krisis terakhir, tidak ada pegangan yang kuat yang mana yang perlu," ungkap Deputi Gubernur Senior BI Darmin Nasution selepas Salat Jumat, di Masjid Baitul Ikhsan Komplek BI, Jakarta, Jumat (5/2/2010).

Darmin mengaku, yang memiliki OJK seperti Inggris saja masih babak belur. Apalagi yang tidak memiliki OJK seperti Amerika Serikat, justru lebih babak belur lagi.

Sehingga Darmin justru akan melihat secara substansial, konsep mana yang paling pas, mudah dilaksanakan dan hasilnya tepat.

"Memang kita sebetulnya harus mengembangkan dua alternatif. Tapi dari dua alternatif itu masih ada pertimbangan karena persis dan bukan ada perbedaan pendapat," tambahnya.

Darmin juga mengatakan meski biaya untuk pengawasan perbankan sudah ada, tapi pihaknya akan mengevaluasinya. Pasalnya selama ini biaya tersebut untuk memperbaiki dan menjadikan pengawasan BI lebih baik dari sebelumnya.

Terkait jenis evaluasinya, Darmin masih enggan mengatakan. Namun semua negara juga akan menyesuaikan diri secara bertahap terhadap konsep OJK tersebut.

"Semua negara juga masih bertahap menyesuaikan diri untuk ikut. Kalau sekarang ini masih jauh seperti yang disebut tahap kedua dari sistem pengawasan itu. BI masih dalam proses menyesuaikan diri ke situ," pungkasnya.
Sumber: www.okezone.com